Perpaduan antara ketiga
elemen di atas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan e-government)
yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan e-Government.
2.5
Implementasi dan Pengembangan E-Government :
Di dalam mengembangkan
dan mengimplemntasikan konsep e-government, ada sebuah prinsip dari Oracle
(sebuah perusaahan software database) yang baik untuk diterapkan, yaitu :
“Think big, start small. Scale fast, deliver value”.
Inti dari perkataan
tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki visi yang jauh dan besar
terhadap konsep e-Government yang ingin diterapkannya. Berdasarkan visi yang
besar tersebut maka disusunlah sejumlah langkah-langkah kecil penerapan dan
implementasi aplikasi e-government di berbagai bidang yang perlahan namun pasti
dikembangkan untuk menuju visi besar itu.
Cepat atau lambatnya
penerapan e-government ini sangat tergantung dari seberapa peka pemerintah
daerah dan masyarakatnya dalam membaca perkembangan dunia (trend dan
kecenderungan). Di dalam era globalisasi sangat banyak variabel dan parameter
yang berada di luar kontrol sebuah pemerintahan sehingga memaksa pemerintah dan
masyarakatnya untuk dapat menerapkan suatu strategi atau konsep yang tepat
dalam menjawab tantangan globalisasi.
Penerapan e-government
tidak hanya memilki batasan internal (hanya berlaku dan bermanfaat untuk
pemerintah dan masyarakatnya saja) akan tetapi akan menjadi fasilitas dan
medium yang handal dalam usaha untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar,
seperti sektor swasta atau dengan pemerintahan daerah lain.
Dalam e-government
diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan
daerahnya dengan memberikan kontribusi positif berupa pendapat, pengetahuan
atau pemikiran melalui web site resmi pemerintahan.
BAB 3
MODEL PENYAMPAIAN DAN KARAKTERISTIK E-GOVERNMENT
E-government,
serupa dengan e-commerce yang memungkinkan dunia usaha melakukan transaksasi
satu sama lain (B2B) dan membawa para pelanggan semakin dekat dengan pengusaha
(B2C), ditujukan untuk memungkinkan terjadinya interaksi di antara pemerintah
dan warganya (G2C), pemerintah dengan dunia usaha (G2B), dengan sesama
institusi pemerintah (G2G) lebih ramah, menyenangkan, transparan dan murah.
Analogi
di atas mengingatkan bahwa keuntungan atau manfaat e-government akan
berkelanjutan tergantung dengan penyadaran terhadap kemajuan teknikal dalam e-business
dalam konteks yang lebih luas. E-business dikaitkan dengan sebuah definisi yang
lebih luas tentang e-commerce, tidak hanya sekedar pembelian atau penjualan
tetapi juga pelayanan pelanggan dan berkolaborasi dengan sesama pengusaha, dan
menjalankan transaksi-transaksi elektronik dalam entitas keorganisasian.
3.1 E-Government dan E-Governance
E-governance
adalah di luar bidang cakupan dari e-government. Sementara e-government
didefinisikan sebagai suatu penyampaian oleh pemerintah dalam pelayanan dan
informasi kepada publik menggunakan metode elektronik, e-governance mengizinkan
para penduduk melakukan partisipasi langsung dalam aktivitas-aktivitas politis
di luar lingkup pemerintahan dan meliputi e-democracy, e-voting, dan berpartisipasi dalam aktivitas politik secara
online. Dengan demikian konsep e-governance akan mencakup pemerintahan,
partisipasi penduduk, partai-partai politik dan organisasi-organisasi, parlemen
dan fungsi-fungsi pengadilan.
Menurut
Blake (2000), e-governance bukanlah
sebagai website (situs) dan email, bukan juga hanya tentang penyampaian
pelayanan melalui internet. Ia juga bukan sekedar jalan masuk kepada informasi
pemerintah dan pembayaran secara elektronik. Ia akan merubah bagaimana penduduk
berhubungan dengan pemerintah dan bagaimana merubah hubungan antara sesama
penduduk. Ia akan membawa konsep kependudukan yang baru, baik dalam terminologi
kebutuhan dan tanggung-jawab. E-government akan memungkinkan penduduk
berkomunikasi dengan pemerintah, berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan
memungkinkan penduduk berkomunikasi sesama dan berpartisipasi dalam proses
politis yang demokratis. Dalam konteks yang lebih luas, e-governance mempunyai
implikasi yang lebih banyak dibandingkan dengan e-government.
Memahami
definisi e-government yang memasukkan suatu agenda pembaharuan yang lebih luas
mungkin membantu membedakan konsep-konsep tentang keduanya satu sama lain yang
berbeda dan berkaitan satu sama lain. E-governmentt mengacu kepada penggunaan
teknologi informasi oleh agensi-agensi pemerintah seperti jejaring berbasis
web, internet, dan perhitungan, yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi
hubungan-hubungan antar penduduk, dunia usaha dan institusi-instusi pemerintah
yang lain. Teknologi-teknologi tersebut akan menghidangkan berbagai macam:
penyampaian yang lebih baik tentang pelayanan terhadap penduduk, peningkatan
interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan penduduk melalui akses
kepada informasi, atau pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien. Keuntungan yang dihasilkan dengan
diterapkannya e-government adalah berkurangnya korupsi, meningkatnya
transparansi, menyenangkan, pertumbuhan pendapatan negara, dan terjadinya
penurunan biaya.
3.2 Model Hubungan Segitiga
Memperhatikan definisi E-Government, dapat diperoleh sebuah model hubungan
segitiga antara pemerintah, bisnis dan penduduk (Fang, 2002) sebagai berikut:
1.Aspek
fokus E-Government dalam rekanan E-government
Proses
dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara
organisasi-organisasi dan departemen-departemen atau agen-agen; proses dan
struktur yang mendefinisikan hubungan
antara pemerintah dan para pegawai; proses dan struktur yang mendefinisikan
hubungan antara legislatif eksekutif.
2.Aspek fokus E-Business
di dalamrekanan E-government
Sejumlah
proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan-hubungan antara pemerintah dan
pasar; proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan
sektor swasta.
3.Aspek fokus E-Citizens
di dalam rekanan E-government
Proses
dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan penduduk;
proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pelayanan pemerintah
dan kebutuhan penduduk; proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara
negara-negara dan institusi-insitusi internasional.
Gambar berikut
mengilustrasikan hubungan antara e-government, e-business dan e-citizen di
dalam konteks timbulnya apa yang disebut dengan “masyarakat berilmu”,
globalisasi dan (“knowledgesociety”, globalization,
and sovereignty); Memperhatikan skala, ruang lingkup, sifat multi-portofolio,
dan potensi transformasional oleh e-government, hal itu sudah disarankan bahwa
ia harus diperlakukan sebagai sebuah sistem yang holistik adjunct kepada
wilayah e-commerce di dalam e-society.
3.3 Jenis-jenis Rekanan E-Government
Sedikitnya
ada delapan jenis e-government yang dapat membawa keuntungan atau manfaat
kepada pemerintah, penduduk, dunia usaha, pegawai dan LSM serta lembaga sosial
dan politik (Fang, 2002). Kedelapan jenis e-government tersebut adalah:
1.Pemerintah-penduduk
(Government-to-Citizen, G2C)
Jenis
penyampaian e-government ini menyediakan momentum untuk meletakkan layanan
publik online, terutama melalui penyampaian layanan elektronik untuk menawarkan
informasi dan komunikasi;
2.Penduduk-pemerintah
(Citizen-to-Government, C2G)
Jenis
ini menyediakan momentum untuk meletakkan pelayanan publik online, terutama
melalui penyampaian layanan elektronik untuk pertukaran informasi dan
komunikasi.
3.Pemerintah-bisnis
(Government-to-Business, G2B)
Secara
aktif memandu inisiatif E-transactions seperti e-procurement dan pengembangan suatu pasar
elestronik untuk pemebelian oleh pemerintah; dan melaksanakan tender melalui
elektronik untuk pertukaran informasi dan komoditi;
4.Bisnis-Pemerintah
(Business -to-Government, B2G)
Secara
aktif memandu inisiatif E-transactions seperti
e-procurement dan pengembangan pasar untuk pembelian oleh pemerintah,dan
melaksanakan procurement tenders melalui cara-cara elektronik untuk penjualan
barang dan jasa;
5.Pemerintah-Pegawai
(Government-to-Employee, G2E)
Mengkhususkan kepada
pelayanan yang memberikan fasilitas untuk pengelolaan pegawai negeri dan
komunikasi internal dengan pegawai pemerintah dalam rangka membuat aplikasi
e-career dan sistem tanpa kertas di dalam e-office.
6.Government-to-Government
(G2G)
Menyediakan
kerjasama dan komunikasi online bagi departemen pemerintah atau agen-agen
pemerintah yang didasarkan pada dapur data pemerintah yang besar sehinmgga
mempunyai dampak terhadap efisiensi dan efektivitas. Jenis ini juga meliputi
pertukaran internal dalam infornmasi dan komoditi.
7.Pemerintah-Lembaga
nir-laba ( Government-to-Nonprofit, G2N).
Pemerintah
menyediakan informasui dan komunikasi kepada organisasi nir-laba,
organisasi-organisasi sosial, partai politik, legislatif dll. .
8.Lembaga nir-laba-pemerintah
(Nonprofit-to-Government, N2G)
Pertukaran
informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nir-laba, partai
politik dan organisasi kemasyarakatan, legislatif dan sebagainya.
Dari
kesemua kategori e-government di atas, menurut Fang (2002) dapat diringkaskan
kembali bahwa inisiatif e-government harus memfokuskan kepada lima hubungan
pelanggan kepada pemerintah.
a. Penduduk-Pemerintah
(Citizen-to-Government),
b. Bisnis-Pemerintah
(Business-to-Government),
c. Pemerintah-Lembaga
nir-laba (Government-to-Nonprofit),
d. Pemerintah-Pemerintah
(Government-to-Government), and
Pemerintah-Pegawai (Government-to-Employee).
Pertama,
Penduduk-Pemerintah (Citizen-to-Government) mengacu pada konsumsi langsung dari
pelayanan publik oleh konsumen individu untuk penggunaan pribadi. Layanan tersebut meliputi lisensi dan perijinan untuk berburu,
memancing, danm engemudi hak istimewa.
Hal initidak hanya akan mencakup pembayaran pajak, denda, dan biaya kepada pemerintah negara
bagian dan lokal, tetapi juga pembayaran restitusi
kepada pembayar pajak.
Kedua, model hubungan Bisnis-Pemerintah (Business-to-Government) mengacu padalayanan tersebut dikonsumsi
oleh pengusaha, bisnis, dan
perusahaan, untuktujuan komersial (profit atau non-profit).
Ini termasuk pernyataan pengajuan pendirian, izin usaha mendapatkan, bantuan dengan lokasisitus,
dan Informasi tenaga kerja mendapatkan. Akhirnya,
Pemerintah-ke-Nirlaba,
Pemerintah-to-Government dan pemerintah-ke-karyawan mengacu pada koordinasi baik kerjasama antar-dan
intra-lembaga dan karyawan untuk meningkatkan
pelayanan dalam atau di luar governments. Ini
termasuk permintaan perjalanan, permintaan pembelian. Proses pembayaran gaji,
transfer dana antar pemerintah, lamaran jadi pegawai dll.
3.4 Karakteristik dari
Jenis E-Government
Setelah
dibandingkan dan dilakukan analisis terhadap kesemua jenis e-government
itu dapat disiimpulkan sejumlah
karakteristik dari tiap jenis e-government tersebut (Fang, 2002) adalah seperti
pada tabel berikut.
Tabel 3.1 Karakteristikmasing-masing jenis E-Government
Item
|
Informasi
|
Komunikasi online
|
Transaksi
|
G2C
dan
C2G
|
Permintaan
Informasi dari suatu perusahaan atau penduduk menyangkut pajak, lisensi bisnis,
pendaftaran, peraturan, program politis, tanggungjawab administratif dll
|
Permintaan
Informasi dan diskusi tentang proses administrasi dan produk-produk; komunikasi dengan para politisi, dengan
pemerintah dll
|
Penyampaian
pelayanan online dan penyampaian
hasil; pemilihan umum melalui elektronik, penyediaan solusi online dan
partisipasi online dll.
|
G2B
dan
B2G
|
Permintaan
informasi terhadap perusahaan atau penduduk tentang pajak, lisensi bisnis, pendaftaran,
peraturan perundang-undangan, program bisnis, kebijakan bisnis, tanggung jawab administratif dll.
|
Permintaan
informasi dan diskusi tentang proses administratif bagi bisnis dan produk;
komunikasi dengan politisi, otoritas dll.
|
Penyampaian
online pelayanan dan penyampaian hasil-hasil; transaksi elektronik tentang
perhitungan, e-auditing, e-procurement, e-shopping, dll.
|
G2G
|
Pertukaran
informasi sesama otoritas dan sesama peringkat hirarki, mengenai peraturan
administratif, undang-undang, pembuatan
kebijakan, data, proyek-proyek,
program, informasi yang melatar
belakangi dari sejumlah keputusan dll.
|
Pertukaran
informasi sesama otoritas dan peringkat hirarki; forum diskusi; komunikasi
dalam negosiasi dan pembuatan keputusan; interaksi tentang mengenai peraturan administratif,
undang-undang, pembuatan
kebijakan, data, proyek-proyek,
program dll.
|
Alur
kerjaInter-organisasi dan
pertukarandata,
bertukarkebijakan dan solusi online, informasi
danmanajemen pengetahuan, dll
|
|
|
|
|
N2G
dan
G2N
|
Pertukaran
informasi
mengenaipekerjaan dan kinerja, kebijakan
personalia, data,catatan untuk pengelolaan karir, pengembangan pegawai
pemerintahdll.
|
Informasiyang
dipertukarkan antarorganisasi yang berbedadanlembaga;forum diskusi, komunikasi dalamnegosiasi danpengambilan keputusan, interaksimengenaiadministrasi
tindakan dll.
|
Alur kerja
intra-organisasi, dan pertukaran kebijakan
dan solusi, data, informasi dan manajemen pengetahuan, partisipasi dll.
|
3.5 Sistem
Skema luas untuk Model Type E-Government
Pemerintahan Elektronik (E-Government) mengacu pada proses dan struktur
berkaitan dengan pengiriman elektronik pelayanan pemerintah kepada masyarakat. E-govenment
secara fungsional tergantung pada
pernyataan bahwa E-Government "kemitraan internal", yaitu, terdiri
dari Administrasi, Politik, Pegawai Negeri Sipil, Parlemen dan fungsi
Peradilan, E-Government "kemitraan eksternal", yaitu, terdiri dari
Pusat, Provinsi / Negara / Wilayah atau fungsi lokal, dan berbagi informasi
sebagai layanan dapat diefektifkan dalam dan antara Pemerintah dan antara
Pemerintah, Sektor Publik dan Sektor Swasta, Pemerintah setuju untuk layanan
publik memberikan model bervariasi kompleksitas, yang membutuhkan kesadaran
dari kedua dua karakteristik E-Government "Kemitraan internal" dan
E-government "kemitraan eksternal" (Lihat Gambar 3.3).
E-government mengacu pada penyampaian informasi dan layanan online melalui
Internet atau alat digital lainnya. Banyak organisasi pemerintah telah memeluk
revolusi digital dan menempatkan berbagai bahan dari publikasi dan database
untuk layanan pemerintah aktual online untuk digunakan warga. Di sini, kita
meninjau kondisi saat ini dan pengembangan e-government.
3.6
Pengembangan E-Government
Serupa dengan perubahan dramatis dalam e-commerce dan e-trading, revolusi e-government
menawarkan potensi untuk membentuk kembali sektor publik dan remake hubungan
antara masyarakat dan pemerintah. Variabilitas luas dalam sejauh mana
pemerintah mengambil web terus menciptakan kesempatan untuk mempelajari
bagaimana revolusi e-government mempengaruhi kinerja sektor publik dan respon
yang demokratis. Dalam survei global UN / ASPA (2000), lima kategori pengukuran
survei global, lima kategori mengukur suatu negara
e-government kemajuan telah diidentifikasi. Kemajuan e-government suatu negara
harus diidentifikasi (Fang, 2000) sebagai berikut:
Interactive web presence: Suatu negara
dapat memiliki sebuah website nasional atau pejabat beberapa Pemerintah yang
menawarkan informasi statis kepada pengguna dan berfungsi sebagai alat urusan publik.
Enhanced web presence: Jumlah halaman
web pemerintah meningkat sebagai informasi menjadi lebih dinamis dengan
pengguna memiliki lebih banyak pilihan untuk mengakses Informasi.
Interactive web presence: Sebuah
pertukaran yang lebih formal antara pengguna dan pemerintah penyedia layanan
terjadi, yaitu bentuk dapat didownload; aplikasi yang diajukan online.
Transactional
web presence:
Pengguna dapat dengan mudahmengakses layanan diprioritaskan
olehmereka kebutuhan, melakukan transaksi resmi secara
online, seperti membayar pajak, biaya
pendaftaran.
Fully integrated web presence: Integrasi lengkap dari semua layanan
online pemerintah melalui portalsatu-stopshop (UNPAN, 2000).
3.7E-Government Contohdari
Berbagai Belahan Dunia
Pemerintah bisa mulai dengan mengembangkan strategie-government yang akan menetapkan keluar rencana tentang bagaimana
pemerintah dapat memberikan target yang telah ditetapkan untuk itudalam konteks
kerangka strategis nasional. Untuk menguji proses inidan
bagaimana e-government rencana dan strategi adalah kesuksesan, kita mungkin perlu membuat lebih memahami mengambil dari strategi di
seluruh kewenangan secara keseluruhan. Contoh dari E-government
Selandia Baru sebagai berikut:
Gambar 3.4Skema E-government di Selanda Baru tahun 2001 (Sumber: New
Zealand Government, 2001
Berikut adalah
beberapa fitur ciri negara yang berhasil menerapkanproyek e-government di
seluruh dunia (Fang, 2002)\;
1. Komprehensif. Untuk semaksimal
mungkin, warga harus mampu melakukan
segala sesuatu yang harus mereka lakukan atau ingin lakukan dengan pemerintah
mereka melalui pada portal e-government.
2. Terintegrasi. Semua aplikasi
e-government harus terintegrasi satu sama lain, sehingga warga dapat
menghindari kebutuhan untuk menyediakan data yang sama berulang-ulang dan
pemerintah dapat menghemat waktu dan dana dengan tidak perlu memasukkan kembali
data.
3. Ubiquitous. Akses ke portal
e-government yurisdiksi dan situs yang terhubung
dan aplikasi harus tersedia untuk pengguna/warga negara dari setiap internet
berkemampuan koneksi, peralatan internet.
4. Transparan/Mudah Digunakan. Situs
e-government harus dirancang dan dioperasikan sehingga pemula sebagian besar
pengguna komputer dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan,
memberikan informasi yang diminta oleh instansi pemerintah yang
merekaberurusan, dan sebaliknya melakukan semua transaksi e-government.
5. Dapat diakses semua kalangan.
Desain dan pengoperasian sistem e-government harus, dari bawah ke atas,
memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang cacat, dan memungkinkan bagi mereka
untuk menggunakan sistem ini semudah non-cacat.
6. Aman. E-government sistem perlu
untuk melindungi kerahasiaan data yang diberikanoleh warga, catatan dibuat dan
disimpan oleh pemerintah, dan konten dan keberadaan warga negara-pemerintah
transaksi yang dilakukan melalui Internet.
7. Swasta. Data tentang transaksi
citizen-government, dan isi dari transaksi tersebut, perlu keras dilindungi
oleh pemerintah.
8. Rekayasa ulang. Hal ini tidak
cukup untuk meniru elektronik administratif proses dan prosedur saat ini di
tempat. Hal ini diperlukan untuk benar-benar mengevaluasi kembali keseluruhan
misi yurisdiksi dan kemudian merancang struktur digital yang menciptakan
antarmuka pemerintah-warga negara yang menyederhanakan dan arus transaksi
masing-masing individu dan seluruh proses administrasi pemerintahan secara
umum.
9. Interoperable. Sebuah situs
e-government baik adalah salah satu yang menyediakan sesuai dan up-to-date
link ke situs e-government, pada tingkat yang sendiri dan orang lain dalam
hirarki pemerintah. Semua e-situs pemerintah perlu bekerja sama mulus.
10. Dikembangkan untuk Sistem E-governance.
Dikembangkan dari e-government, sistem e-governance dapat dengan mudah
menerapkan proses demokrasi, e-membuatdari atau kebijakan, membangun
e-masyarakat. E-government tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi,
tetapi juga sebagai alat utama partisipasi kolektif dan demokratis pengambilan
keputusan, dan untuk masyarakat.
3.8
Inisiatif E-Government Beberapa Negara
Untuk e-government di seluruh dunia, revolusi digital menawarkan belum pernah
terjadi sebelumnya peluang untuk meningkatkan hampir semua bentuk revolusi
publik menawarkan belum pernah terjadi sebelumnya peluang untuk meningkatkan
hampir semua bentuk pelayanan publik.
Dari Eropa ke Asia ke Amerika Selatan ke Afrika, negara-negara yang mengambil
lebih pendekatan inovatif untuk melakukan bisnis dengan warga negara mereka.
Penggunaan Internet untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah telah
menjadi industri pertumbuhan di seluruh dunia.
Tabel 3.2 Inisiatif E-Government
beberapa negara (Fang, 2002)
Negara
|
Inisiatif
e-government
|
Australia
|
Komitmen
khusus dibuat untuk:
- Memberikan semua layanan yang sesuai Commonwealth elektronik di Internet;
- Mendirikan Pusat Informasi Pemerintah melalui Kantor untuk online
Pemerintah sebagai titik akses ke informasi tentang layanan pemerintah;
- Membangun pembayaran elektronik sebagai sarana normal untuk pembayaran sesama
anggota Commonwealth, dan
- Membentuk pemerintah secara luas intranet untuk komunikasi online yang
aman.
|
Kanada
|
E-Government yang dilakukan melalui prinsip-prinsip berikut:
-Menanggapi permintaan publik untuk Pemerintah lebih baik dan lebih
mudah diakses;
-Memperjelas peran dan tanggung jawab termasuk (i) bidang keterlibatan, (ii) bidang
pelepasan, (iii) bidang devolusi;
-Mencapai jangkauan
pemerintah
-Berikutnya bahwa
sumber daya yang dikhususkan untuk prioritas tertinggi
|
Austria
|
Pemerintah
bertindak dan memahami dirinya sebagai mitradari industri swasta terutama
diproses transisi dari masyarakat layanan pasca-industri ke masyarakat
informasi: Information Retrieval Systems,
EDI, Sistem online Interaktif
|
China
|
Proyek Pemerintah
Online meliputi lima aspek isi:
-Yang pertama adalah membuat fungsi pemerintah yang dikenal secara online, mengirim
ke Internet yang fungsi, tugas, struktur organisasi, prosedur administrasi
dan aturan dan peraturan pemerintah dan
departemennya.
-Kedua, dokumen, arsip dan database diposting online.
-Ketiga, kegiatan sehari-hari dari departemen pemerintah yang dirilis secara
online, yang dianggap sebagai channel keterbukaan
urusan administrasi.
-Keempat adalah administrasi online, dengan pusat elektronik file dan dokumen
meningkatkan efisiensia dministrasi.
-Online trading adalah terakhir yang diposting online.
|
Dermark
|
E-Government
didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
-Masyarakat Informasi untuk Semua;
-Realisasi DesaGlobal Research;
-Realisasi Broadband Interne tuntuk Lembaga Penelitian;
-Penggunaan Publikasi online;
-Penggunaan IT di Kota
-Penggunaan ITdi Perusahaan Denmark;
-Filing Elektronik;
-Revolusi Portabel;
-Penggunaan ITdalam Pendidikan;
-Electronic Didukung Administrasi & PeranHukum
-IT dan Penyandang Cacat-Rencana
Aksi
|
Jepang
|
Proyek
Milenium "Pemerintah Elektronik" meliputi:
-Prosedur administrasi online
-Sistemdasar seperti otentikasi elektronik
-Jaringan dasar
-Basis teknologi
-Pengadaan publik elektronik
-Langkah-langkah keamanan
|
|
Inisiatif "Singapore ONE" merupakansalah satu implementasi pertama broadband multimedia
jaringandan aplikasidi dunia. Program ini merupakan inisiatif
nasional yang memberikan tingkati nteraktif baru, aplikasi
multimedia dan layanan ke rumah-rumah, bisnis dan
sekolah seluruh Singapura.
|
Dalam Pemerintah transisi untuk pengiriman elektronik layanan tidak hanya akan
melibatkan perubahan pada sistem, prosedur dan proses layanan yang relevan,
tetapi
juga akan mempengaruhi cara di mana masyarakat dan komunitas bisnis berhubungan
dengan pemerintah. Pelanggan akan tidak perlu lagi berhubungan langsung dengan pejabat
pemerintah dalam rangka untuk mengamankan layanan tertentu. Mereka juga tidak
perlu tahu lembaga mana yang merupakan penyedia layanan, seperti layanan dapat
diperoleh melalui kios ataukomputer pribadi. Yang penting bagi mereka adalah
untuk dapat mengamankan dibutuhkan layanan cepat dan mudah. Ini tren baru akan
mempengaruhi sifat pemerintahan dan manajemen, sehingga menemukan kembali
pemerintah untuk membuat pengalaman mulus kepada warga.
Administrasi Digital
Muncul dengan E-Government, digitalisasi organisasi publik telah terjadi,
seperti MIS dan sistem Web, Digital Office dan E-paper, Pengetahuan manajemen
dan sistem berbagi, Perubahan Struktural dan Proses, E-Warga dan e-Learning.
E-government termasuk puluhan aplikasi digital yang dapatdiimplementasikan di
berbagai bidang fungsional pemerintah - dari departemen kesehatan masyarakat dan
keselamatan; untuk kendaraan bermotor dan badan-badan peradilan pidana.
Aplikasi digital tersebut meliputi:
1) Sistem Akses Publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sistem ini membuat informasi mudah tersedia melalui Internet untuk warga,
bisnis, pegawai pemerintah, dan badan pemerintah lainnya.
2) Sistem Manajemen Pengetahuan; yang mengubah data organisasi kita menjadi
berguna, informasi yang cerdas dan mengirimkannya melalui intranet, ekstranet,
dan Internet kepada mereka siapa membutuhkannya, sehingga meningkatkan
efisiensi dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan.
3) Sistem Transaksi, yang mencakup akses publik dan sistem manajemen
pengetahuan, sehingga memungkinkan pengguna akhir untuk mengirimkan pembayaran
dan pendaftaran, memperoleh sertifikat, dan terlibat dalam proses transaksional
lainnya.
4) Sistem Infrastruktur E-Government, yang menyediakan banyak hal: manajemen
sesi, sistem manajemen (audit dan logging), skalabilitas, dll. Namun karena
ruang e-government menjanjikan perubahan besar selama beberapa tahun berikutnya,
mungkin kualitas yang paling penting dalam infrastruktur sistem e-government
adalah fleksibilitas.
5) Integrasi SistemMIS dan Web, bahwa solusi yang paling efektif untuk
mengkategorikan informasi pada pemerintah. Halaman web akan mengembangkan
sistem database, di mana semua informasi yangotomatis terdaftar dalam database
seperti yang ditempatkan online dalam internet, extranet, dan intranet.
6) Model baru
untuk kemitraan publik-swasta dan bentuk organisasi jaringan. Mengingat
keragaman pemain yang terlibat dalam memberikan pelayanan publik, mengembangkan
sistem TI yang efektif sering memerlukan koalisi mitra baru di semua tingkat
pemerintahan, dan antara pemerintah dan sektor swasta dan nir-laba.
7) Peralatan pendukung Intuitif keputusan untuk pejabat publik. Teknologi dan
data
standar yang mendorong pencarian informasi, pemilihan, analisis, dan dapat
mempengaruhi sifat dan efektivitas pengambilan keputusan oleh pejabat terpilih,
eksekutif senior, dan manajer program.
8) Manajemen pengarsipan dan arsip elektronik. Sekarang semakin banyak
informasi
berada di elektronik daripada file fisik, menghasilkan masalah baru sekitar
definisi merekam dan konten, kontrol versi, akses publik, pelestarian yang sedang
berlangsung, dan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan sejarah dan
akuntabilitas.