BIODATA

Nama       : Ermawati
Alamat     : Jln.Jaya 7 Lr Lematang Perum Lematang Indah 1 Block B 11 RT 68. 16 Ulu Sebrang Ulu                    II
No Hp      : 081367346529
Email       : Erma_wati_31@yahoo.com
Website    : http://erma72.blogspot.com
Kode        : 1.1.3.0
TTL          : Jaya Bakti 06 Januari 1972
Pekerjaan  : Guru SMA NEGERI 20 Palembang  
Mahasiswa : MAP stisipol Candradimuka palembang
NPM           :  051219128
Semester      : 2
Hari kuliah   : Kamis dan Jumat

CATATAN KULIAH

1.2   Sejarah e-government

Sejak dasawarsa 1990-an beberapa negara di dunia mulai menggunakan sistem pemerintahan menggunakan elektronik. Tercatat negara-negara seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, Singapura dan beberapa negara seperti Jepang, Australia dan Inggris telah menggunakan sistem pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan TIK oleh pemerintah pada dasarnya adalah untuk memberikan warga negaranya dengan akses yang lebih nyaman ke informasi dan layanan pemerintah serta untuk memberikan pelayanan publik kepada warga, mitra bisnis, dan mereka yang bekerja di sektor publik. Bagian awal dari pelaksanaan e-governance adalah "komputerisasi" dari kantor publik memungkinkan mereka dengan membangun kapasitas mereka untuk pelayanan yang lebih baik dan membawa pemerintahan yang baik menggunakan teknologi sebagai katalisator. Bagian kedua adalah penyediaan jasa sentris warga melalui media digital seperti mengembangkan portal pemerintah interaktif.

    Pemerintahan elektronik atau e-government  adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Gambar 1.3) e-government dapat diaplikasikan pada institusi-institusi legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.          

1.3   Model Penyampaian E-gov

Model penyampaian (relasi) yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dalam pelayanan publik.

1.4   Manfaat e-government

Apakah manfaat yang nyata dari e-government? Sejumlah manfaat dan keuntungan jika e-government dibuat dan diterapkan oleh pemerintah (contoh portal pemerintah Singapura dan Sragen pada Gambar-gambar 1.5. dan 1.6) adalah: (a) Memperbaiki mutu pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri); (b) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsepGood Governance di pemerintahan (bebas KKN); (c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, daninteraksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari; (d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; (e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada; dan (f) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

BAB 2

KONSEP DAN ELEMEN SUKSES

 E-GOVERNMENT

2.1   Konsep Dasar E-gov

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang telah berlangsung begitu pesat. Hampir semua aspek kehidupan manusia bersinggungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik yang sifatnya pribadi maupun publik. Sejak lama, pelayanan oleh pencipta dalam kehidupan manusia serba berbasis TIK – bagaimana rezeki diberikan atau dihilangkan, bagaimana jodoh manusia di atur, bagaimana balak bencana dikelola dan bagaimana kematian atau maut manusia diatur. Sebaliknya pelayanan publik oleh pemerintah dilakukan secara manual – bagaimana KTP dibuat dan diberikan, bagaimana pajak ditagih dan dibayar semua dilakukan secara manual (berbasis tatap muka). E-government muncul sebagai salah satu penerapan konsep TIK  dan merupakan bukti transformasi area kehidupan dalam sektor publik sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi.

Definisi lain menyatakan bahwa e-goverment adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan  pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan TIK dengan tujuan meningkatkan kulitas pelayanan publik (Eko Indrajit, 2002).

Paling tidak ada empat prinsip dasar pelaksanaan e-government secara umum tercakup dalam visi e-goverment(Indrajit, 2002), yaitu :

(1) Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan memberikan prioritas:  (a) Memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia, (b) Membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, (c) Memungkinkan terjadinya kerjasama antara pemerintah dengan swasta maupun LSM dan Perguruan Tinggi, setelah menentukan jenis pelayanan, kemudian menentukan ukuran kinerja, yang menjadi target manfaat sebelum menentukan total biaya investasi.

(2) Membangun lingkungan yang kompetitif, di mana sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan dalam hal pelayanan publik. Sangat baik jika swasta dan LSM dapat bersaing dengan pemerintah dan dapat melayani dengan lebih baik.

(3) Memberikan penghargaan pada inovasi dan memberi ruang kesempatan pada kesalahan.

(4) Memusatkan pada pencapaian efisiensi, yang dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pemasukan anggaran dari penggunaan e-goverment.

Ada tiga fungsi pemerintahan elektronik (Anonim, 2008): (1) fungsi pekerjaan internal pemerintah, (2) fungsi layanan masyarakat dan (3) fungsi komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Secara ringkas uraian fungsi-fungsi tersebut dan efek yang diharapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1   Uraian fungsi pemerintahan elektronik dan efek yang diharapkan

	Fungsi	Efek yang diharapkan
Pekerjaan internal pemerintah	- Pertukaran elektronik dokumen administrasi - Penandatangan elektronik - Penerapan sistem konferensi melalui layar video - pembagian informasi pemerintah	- Organisasi dan prosedur disederhanakan - Menyelesaikan pekerjaan lebih cepat - Maka efisiensinya meningkat
Layanan masyarakat	- Urusan masyarakat bisa diterima dan dituntaskan melalui jaringan TI - Keluhan masyarakat terkait beberapa instansi pemerintah bisa dituntaskan sekaligus.	- Rakyat bisa menyelesaikan urusannya tanpa mengunjungi instansi pemerintah terkait. - Masalah rakyat lebih cepat dituntaskan - Layanan masyarakat pemerintah diperbaiki secara besar-besaran
Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	- Akses interaktif ke informasi antara pemerintah dan rakyat  -Layanan informasi pemerintah yang nyaman dan cepat  - Pendapat rakyat umum bisa tercermin pada kebijakan pemerintah	- Komunikasi bebas, cepat antara pemerintah dan rakyat untuk menciptakan ‘pemerintahan pintu terbuka”  - Transparansi pemerintah meningkat besar

2.2   Terminologi E-Government

Beragam definisi tentang e-government telah banyak dikembangkan sehingga definisi yang ada mengandung perspektif yang berlainan. Menurut the World Bank Group (2001), e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti Wide Area Networks (WAN), internet, mobile computing) yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Di pihak lain, e-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk membuka pemerintah dan informasi pemerintah dalam rangka berbagi informasi demi kemanfaatan publik, untuk memungkinkan terjadinya transaksi secara online dan untuk mendorong pelaksanaan demokrasi. Sejumlah definisi e-government (Indrajit, 2012) sebagai berikut:

•E-government applies concepts of electronic commerce (e.g.information and marketing through web sites, selling to customers on-line) to government operations.

•Refers to the federal government’s use of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) to transform relations winth citizens, businesses, and other arms of government.

2.3   Pemicu Utama E-Government :

Kehadiran era globalisasi yang datang begitu cepat telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, transparansi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintahan. Di era seperti ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap perannya dari yang bersifat internal menjadi lebih berorientasi eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan pemerintahnya di dalam sebuah pergaulan global.

2.4   Elemen Sukses Pengembangan E-Government :

Suksesnya pengembangan e-government bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard JFK School of government meliputi support (dukungan), Value (nilai) dan Capacity (kemampuan).  Ketiga elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

.

Dukungan/Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-government, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur “political will” dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government akan sulit berjalan.

Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan politis)untuk mengembangkan e-government, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari e-government. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (action). Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus.

Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen top-down (paradigm klasik). Karena itu, dukungan implementasi program e-government yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati). Dukungan yang dimaksud disini lebih dari dukungan verbal semata, tetapi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk:

a.     Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.

b.      Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.

c.     Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government (seperti adanya Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus – misalnya e-Envoy atau DeTIKNas di Indonesia – sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya), dan

d.     Disosialisasikannya konsep e-government secara merata,kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seuruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara jmum melalui berbagai kampanye yang simpatik.

Kemampuan/Capacity

Kemampuan (“capacity”) adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan e-government. Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplentasikan dan membangun e-government, yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
   
   
   Nilai/Value
   Elemen pertama dan kedua di atas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi penyedia-supply side). Pelaksanaan e-government tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan pemerintahan saja melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi permintaan-demand side).
   Karena itu pemerintah dituntut agar bertindak teliti dan bisa memilih prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) secara signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya.
   Perpaduan antara ketiga elemen di atas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan e-government) yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan e-Government.
   

   2.5   Implementasi dan Pengembangan E-Government :

   Di dalam mengembangkan dan mengimplemntasikan konsep e-government, ada sebuah prinsip dari Oracle (sebuah perusaahan software database) yang baik untuk diterapkan, yaitu : “Think big, start small. Scale fast, deliver value”.

   Inti dari perkataan tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki visi yang jauh dan besar terhadap konsep e-Government yang ingin diterapkannya. Berdasarkan visi yang besar tersebut maka disusunlah sejumlah langkah-langkah kecil penerapan dan implementasi aplikasi e-government di berbagai bidang yang perlahan namun pasti dikembangkan untuk menuju visi besar itu.

   Cepat atau lambatnya penerapan e-government ini sangat tergantung dari seberapa peka pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam membaca perkembangan dunia (trend dan kecenderungan). Di dalam era globalisasi sangat banyak variabel dan parameter yang berada di luar kontrol sebuah pemerintahan sehingga memaksa pemerintah dan masyarakatnya untuk dapat menerapkan suatu strategi atau konsep yang tepat dalam menjawab tantangan globalisasi.

   Penerapan e-government tidak hanya memilki batasan internal (hanya berlaku dan bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakatnya saja) akan tetapi akan menjadi fasilitas dan medium yang handal dalam usaha untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar, seperti sektor swasta atau dengan pemerintahan daerah lain.

   Dalam e-government diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya dengan memberikan kontribusi positif berupa pendapat, pengetahuan atau pemikiran melalui web site resmi pemerintahan.

   
   
   
   

   BAB 3

   MODEL PENYAMPAIAN DAN KARAKTERISTIK E-GOVERNMENT
   
   

   E-government, serupa dengan e-commerce yang memungkinkan dunia usaha melakukan transaksasi satu sama lain (B2B) dan membawa para pelanggan semakin dekat dengan pengusaha (B2C), ditujukan untuk memungkinkan terjadinya interaksi di antara pemerintah dan warganya (G2C), pemerintah dengan dunia usaha (G2B), dengan sesama institusi pemerintah (G2G) lebih ramah, menyenangkan, transparan dan murah.

   Analogi di atas mengingatkan bahwa keuntungan atau manfaat e-government akan berkelanjutan tergantung dengan penyadaran terhadap kemajuan teknikal dalam e-business dalam konteks yang lebih luas. E-business dikaitkan dengan sebuah definisi yang lebih luas tentang e-commerce, tidak hanya sekedar pembelian atau penjualan tetapi juga pelayanan pelanggan dan berkolaborasi dengan sesama pengusaha, dan menjalankan transaksi-transaksi elektronik dalam entitas keorganisasian.

   3.1  E-Government dan E-Governance

   E-governance adalah di luar bidang cakupan dari e-government. Sementara e-government didefinisikan sebagai suatu penyampaian oleh pemerintah dalam pelayanan dan informasi kepada publik menggunakan metode elektronik, e-governance mengizinkan para penduduk melakukan partisipasi langsung dalam aktivitas-aktivitas politis di luar lingkup pemerintahan dan meliputi e-democracy, e-voting, dan  berpartisipasi dalam aktivitas politik secara online. Dengan demikian konsep e-governance akan mencakup pemerintahan, partisipasi penduduk, partai-partai politik dan organisasi-organisasi, parlemen dan fungsi-fungsi pengadilan.

   Menurut Blake  (2000), e-governance bukanlah sebagai website (situs) dan email, bukan juga hanya tentang penyampaian pelayanan melalui internet. Ia juga bukan sekedar jalan masuk kepada informasi pemerintah dan pembayaran secara elektronik. Ia akan merubah bagaimana penduduk berhubungan dengan pemerintah dan bagaimana merubah hubungan antara sesama penduduk. Ia akan membawa konsep kependudukan yang baru, baik dalam terminologi kebutuhan dan tanggung-jawab. E-government akan memungkinkan penduduk berkomunikasi dengan pemerintah, berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan memungkinkan penduduk berkomunikasi sesama dan berpartisipasi dalam proses politis yang demokratis. Dalam konteks yang lebih luas, e-governance mempunyai implikasi yang lebih banyak dibandingkan dengan e-government.

   Memahami definisi e-government yang memasukkan suatu agenda pembaharuan yang lebih luas mungkin membantu membedakan konsep-konsep tentang keduanya satu sama lain yang berbeda dan berkaitan satu sama lain. E-governmentt mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh agensi-agensi pemerintah seperti jejaring berbasis web, internet, dan perhitungan, yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan-hubungan antar penduduk, dunia usaha dan institusi-instusi pemerintah yang lain. Teknologi-teknologi tersebut akan menghidangkan berbagai macam: penyampaian yang lebih baik tentang pelayanan terhadap penduduk, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan penduduk melalui akses kepada informasi, atau pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien.  Keuntungan yang dihasilkan dengan diterapkannya e-government adalah berkurangnya korupsi, meningkatnya transparansi, menyenangkan, pertumbuhan pendapatan negara, dan terjadinya penurunan biaya.

   
   

   3.2   Model Hubungan Segitiga

   Memperhatikan definisi E-Government, dapat diperoleh sebuah model hubungan segitiga antara pemerintah, bisnis dan penduduk  (Fang, 2002) sebagai berikut:

   1.Aspek fokus E-Government dalam rekanan E-government

   Proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara organisasi-organisasi dan departemen-departemen atau agen-agen; proses dan struktur  yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan para pegawai; proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara legislatif eksekutif.

   2.Aspek fokus E-Business di dalamrekanan E-government

   Sejumlah proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan-hubungan antara pemerintah dan pasar; proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan sektor swasta.

   3.Aspek fokus E-Citizens di dalam rekanan E-government

   Proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan penduduk; proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara pelayanan pemerintah dan kebutuhan penduduk; proses dan struktur yang mendefinisikan hubungan antara negara-negara dan institusi-insitusi internasional.

   Gambar berikut mengilustrasikan hubungan antara e-government, e-business dan e-citizen di dalam konteks timbulnya apa yang disebut dengan “masyarakat berilmu”, globalisasi dan (“knowledgesociety”, globalization, and sovereignty); Memperhatikan skala, ruang lingkup, sifat multi-portofolio, dan potensi transformasional oleh e-government, hal itu sudah disarankan bahwa ia harus diperlakukan sebagai sebuah sistem yang holistik adjunct kepada wilayah e-commerce di dalam e-society.

   
   

   3.3   Jenis-jenis Rekanan E-Government

   Sedikitnya ada delapan jenis e-government yang dapat membawa keuntungan atau manfaat kepada pemerintah, penduduk, dunia usaha, pegawai dan LSM serta lembaga sosial dan politik (Fang, 2002). Kedelapan jenis e-government tersebut adalah:

   1.Pemerintah-penduduk (Government-to-Citizen, G2C)

   Jenis penyampaian e-government ini menyediakan momentum untuk meletakkan layanan publik online, terutama melalui penyampaian layanan elektronik untuk menawarkan informasi dan komunikasi;

   2.Penduduk-pemerintah (Citizen-to-Government, C2G)

   Jenis ini menyediakan momentum untuk meletakkan pelayanan publik online, terutama melalui penyampaian layanan elektronik untuk pertukaran informasi dan komunikasi.

   3.Pemerintah-bisnis (Government-to-Business, G2B)

   Secara aktif memandu inisiatif E-transactions seperti  e-procurement dan pengembangan suatu pasar elestronik untuk pemebelian oleh pemerintah; dan melaksanakan tender melalui elektronik untuk pertukaran informasi dan komoditi;

   4.Bisnis-Pemerintah (Business -to-Government, B2G)

   Secara aktif memandu inisiatif  E-transactions seperti e-procurement dan pengembangan pasar untuk pembelian oleh pemerintah,dan melaksanakan procurement tenders melalui cara-cara elektronik untuk penjualan barang dan jasa;

   5.Pemerintah-Pegawai (Government-to-Employee, G2E)

   Mengkhususkan kepada pelayanan yang memberikan fasilitas untuk pengelolaan pegawai negeri dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintah dalam rangka membuat aplikasi e-career dan sistem tanpa kertas di dalam e-office.

   6.Government-to-Government (G2G)

   Menyediakan kerjasama dan komunikasi online bagi departemen pemerintah atau agen-agen pemerintah yang didasarkan pada dapur data pemerintah yang besar sehinmgga mempunyai dampak terhadap efisiensi dan efektivitas. Jenis ini juga meliputi pertukaran internal dalam infornmasi dan komoditi.

   7.Pemerintah-Lembaga nir-laba ( Government-to-Nonprofit, G2N).

   Pemerintah menyediakan informasui dan komunikasi kepada organisasi nir-laba, organisasi-organisasi sosial, partai politik, legislatif dll. .

   8.Lembaga nir-laba-pemerintah (Nonprofit-to-Government, N2G)

   Pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nir-laba, partai politik dan organisasi kemasyarakatan, legislatif dan sebagainya.

   Dari kesemua kategori e-government di atas, menurut Fang (2002) dapat diringkaskan kembali bahwa inisiatif e-government harus memfokuskan kepada lima hubungan pelanggan kepada pemerintah.

   a.       Penduduk-Pemerintah (Citizen-to-Government),

   b.      Bisnis-Pemerintah (Business-to-Government),

   c.       Pemerintah-Lembaga nir-laba (Government-to-Nonprofit),

   d.      Pemerintah-Pemerintah (Government-to-Government), and

   Pemerintah-Pegawai (Government-to-Employee).

   Pertama, Penduduk-Pemerintah (Citizen-to-Government) mengacu pada konsumsi langsung dari pelayanan publik oleh konsumen individu untuk penggunaan pribadi. Layanan tersebut meliputi lisensi dan perijinan untuk berburu, memancing, danm engemudi hak istimewa. Hal initidak hanya akan mencakup pembayaran pajak, denda, dan biaya kepada pemerintah negara bagian dan lokal, tetapi juga pembayaran restitusi kepada pembayar pajak.

   
   Kedua, model hubungan Bisnis-Pemerintah (Business-to-Government) mengacu padalayanan tersebut dikonsumsi oleh pengusaha, bisnis, dan perusahaan, untuktujuan komersial (profit atau non-profit). Ini termasuk pernyataan pengajuan pendirian, izin usaha mendapatkan, bantuan dengan lokasisitus, dan Informasi tenaga kerja mendapatkan. Akhirnya, Pemerintah-ke-Nirlaba, Pemerintah-to-Government dan pemerintah-ke-karyawan mengacu pada koordinasi baik kerjasama antar-dan intra-lembaga dan karyawan untuk meningkatkan pelayanan dalam atau di luar governments. Ini termasuk permintaan perjalanan, permintaan pembelian. Proses pembayaran gaji, transfer dana antar pemerintah, lamaran jadi pegawai dll.

   
   

   3.4   Karakteristik  dari  Jenis  E-Government

   Setelah dibandingkan dan dilakukan analisis terhadap kesemua jenis e-government itu  dapat disiimpulkan sejumlah karakteristik dari tiap jenis e-government tersebut (Fang, 2002) adalah seperti pada tabel berikut.

   Tabel 3.1  Karakteristikmasing-masing jenis E-Government

   Item	Informasi	Komunikasi online	Transaksi
   G2C dan C2G	Permintaan Informasi  dari  suatu perusahaan atau penduduk  menyangkut pajak, lisensi bisnis, pendaftaran, peraturan, program politis, tanggungjawab administratif dll	Permintaan Informasi dan diskusi tentang proses administrasi dan produk-produk;  komunikasi dengan para politisi, dengan pemerintah  dll	Penyampaian pelayanan online dan penyampaian  hasil; pemilihan umum melalui elektronik, penyediaan solusi online dan partisipasi online dll.
   G2B dan B2G	Permintaan informasi terhadap perusahaan atau penduduk tentang  pajak, lisensi bisnis, pendaftaran, peraturan perundang-undangan, program bisnis, kebijakan bisnis,  tanggung jawab administratif dll.	Permintaan informasi dan diskusi tentang proses administratif bagi bisnis dan produk; komunikasi dengan politisi, otoritas dll.	Penyampaian online pelayanan dan penyampaian hasil-hasil; transaksi elektronik tentang perhitungan, e-auditing, e-procurement, e-shopping, dll.
   G2G	Pertukaran informasi sesama otoritas dan sesama peringkat hirarki, mengenai peraturan administratif, undang-undang,  pembuatan kebijakan,  data, proyek-proyek, program, informasi yang  melatar belakangi dari sejumlah keputusan  dll.	Pertukaran informasi sesama otoritas dan peringkat hirarki; forum diskusi; komunikasi dalam negosiasi dan pembuatan keputusan; interaksi tentang  mengenai peraturan administratif, undang-undang,  pembuatan kebijakan,  data, proyek-proyek, program dll.	Alur kerjaInter-organisasi dan pertukarandata, bertukarkebijakan dan solusi online, informasi danmanajemen pengetahuan, dll
   N2G dan G2N	Pertukaran informasi mengenaipekerjaan dan kinerja, kebijakan personalia, data,catatan untuk pengelolaan karir, pengembangan pegawai pemerintahdll.	Informasiyang dipertukarkan antarorganisasi yang berbedadanlembaga;forum diskusi, komunikasi dalamnegosiasi danpengambilan  keputusan, interaksimengenaiadministrasi tindakan dll.	Alur kerja intra-organisasi, dan pertukaran kebijakan dan solusi, data, informasi dan manajemen pengetahuan, partisipasi dll.

   
   

   3.5   Sistem Skema luas untuk Model Type E-Government

   
   Pemerintahan Elektronik (E-Government) mengacu pada proses dan struktur berkaitan dengan pengiriman elektronik pelayanan pemerintah kepada masyarakat. E-govenment  secara fungsional tergantung pada pernyataan bahwa E-Government "kemitraan internal", yaitu, terdiri dari Administrasi, Politik, Pegawai Negeri Sipil, Parlemen dan fungsi Peradilan, E-Government "kemitraan eksternal", yaitu, terdiri dari Pusat, Provinsi / Negara / Wilayah atau fungsi lokal, dan berbagi informasi sebagai layanan dapat diefektifkan dalam dan antara Pemerintah dan antara Pemerintah, Sektor Publik dan Sektor Swasta, Pemerintah setuju untuk layanan publik memberikan model bervariasi kompleksitas, yang membutuhkan kesadaran dari kedua dua karakteristik E-Government "Kemitraan internal" dan E-government "kemitraan eksternal" (Lihat Gambar 3.3).

   
   E-government mengacu pada penyampaian informasi dan layanan online melalui Internet atau alat digital lainnya. Banyak organisasi pemerintah telah memeluk revolusi digital dan menempatkan berbagai bahan dari publikasi dan database untuk layanan pemerintah aktual online untuk digunakan warga. Di sini, kita meninjau kondisi saat ini dan pengembangan e-government.

   
   3.6  Pengembangan E-Government

   
   Serupa dengan perubahan dramatis dalam e-commerce dan e-trading, revolusi e-government menawarkan potensi untuk membentuk kembali sektor publik dan remake hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Variabilitas luas dalam sejauh mana pemerintah mengambil web terus menciptakan kesempatan untuk mempelajari bagaimana revolusi e-government mempengaruhi kinerja sektor publik dan respon yang demokratis. Dalam survei global UN / ASPA (2000), lima kategori pengukuran survei global, lima kategori mengukur suatu negara
   e-government kemajuan telah diidentifikasi. Kemajuan e-government suatu negara harus diidentifikasi (Fang, 2000) sebagai berikut:

   
   Interactive web presence: Suatu negara dapat memiliki sebuah website nasional atau pejabat beberapa Pemerintah yang menawarkan informasi statis kepada pengguna dan berfungsi sebagai alat urusan publik.

   
   Enhanced web presence: Jumlah halaman web pemerintah meningkat sebagai informasi menjadi lebih dinamis dengan pengguna memiliki lebih banyak pilihan untuk mengakses Informasi.

   
   Interactive web presence: Sebuah pertukaran yang lebih formal antara pengguna dan pemerintah penyedia layanan terjadi, yaitu bentuk dapat didownload; aplikasi yang diajukan online.

   Transactional web presence: Pengguna dapat dengan mudahmengakses layanan diprioritaskan olehmereka kebutuhan, melakukan transaksi resmi secara online, seperti membayar pajak, biaya pendaftaran.

   
   Fully integrated web presence: Integrasi lengkap dari semua layanan online pemerintah melalui portalsatu-stopshop (UNPAN, 2000).

   
   

   3.7E-Government Contohdari Berbagai Belahan Dunia

   
   Pemerintah bisa mulai dengan mengembangkan strategie-government yang akan  menetapkan keluar rencana tentang bagaimana pemerintah dapat memberikan target yang telah ditetapkan untuk itudalam konteks kerangka strategis nasional. Untuk menguji proses inidan bagaimana e-government rencana dan strategi adalah kesuksesan, kita mungkin perlu membuat lebih memahami mengambil dari strategi di seluruh kewenangan secara keseluruhan. Contoh dari E-government Selandia Baru sebagai berikut:

   Gambar 3.4Skema E-government di Selanda Baru tahun 2001 (Sumber: New

   Zealand Government, 2001

   Berikut adalah beberapa fitur ciri negara yang berhasil menerapkanproyek e-government di seluruh dunia (Fang, 2002)\;

   
   1. Komprehensif. Untuk semaksimal mungkin, warga harus mampu melakukan
   segala sesuatu yang harus mereka lakukan atau ingin lakukan dengan pemerintah mereka melalui pada portal e-government.

   
   2. Terintegrasi. Semua aplikasi e-government harus terintegrasi satu sama lain, sehingga warga dapat menghindari kebutuhan untuk menyediakan data yang sama berulang-ulang dan pemerintah dapat menghemat waktu dan dana dengan tidak perlu memasukkan kembali data.

   
   3. Ubiquitous. Akses ke portal e-government yurisdiksi dan situs yang terhubung
   dan aplikasi harus tersedia untuk pengguna/warga negara dari setiap internet berkemampuan koneksi, peralatan internet.

   
   4. Transparan/Mudah Digunakan. Situs e-government harus dirancang dan dioperasikan sehingga pemula sebagian besar pengguna komputer dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan, memberikan informasi yang diminta oleh instansi pemerintah yang merekaberurusan, dan sebaliknya melakukan semua transaksi e-government.

   
   5. Dapat diakses semua kalangan. Desain dan pengoperasian sistem e-government harus, dari bawah ke atas, memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang cacat, dan memungkinkan bagi mereka untuk menggunakan sistem ini semudah non-cacat.

   
   6. Aman. E-government sistem perlu untuk melindungi kerahasiaan data yang diberikanoleh warga, catatan dibuat dan disimpan oleh pemerintah, dan konten dan keberadaan warga negara-pemerintah transaksi yang dilakukan melalui Internet.
   
   7. Swasta. Data tentang transaksi citizen-government, dan isi dari transaksi tersebut, perlu keras dilindungi oleh pemerintah.

   
   8. Rekayasa ulang. Hal ini tidak cukup untuk meniru elektronik administratif proses dan prosedur saat ini di tempat. Hal ini diperlukan untuk benar-benar mengevaluasi kembali keseluruhan misi yurisdiksi dan kemudian merancang struktur digital yang menciptakan antarmuka pemerintah-warga negara yang menyederhanakan dan arus transaksi masing-masing individu dan seluruh proses administrasi pemerintahan secara umum.

   
   9. Interoperable. Sebuah situs e-government baik adalah salah satu yang menyediakan sesuai dan up-to-date link ke situs e-government, pada tingkat yang sendiri dan orang lain dalam hirarki pemerintah. Semua e-situs pemerintah perlu bekerja sama mulus.

   
   10. Dikembangkan untuk Sistem E-governance. Dikembangkan dari e-government, sistem e-governance dapat dengan mudah menerapkan proses demokrasi, e-membuatdari atau kebijakan, membangun e-masyarakat. E-government tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga sebagai alat utama partisipasi kolektif dan demokratis pengambilan keputusan, dan untuk masyarakat.

   
   
   3.8  Inisiatif E-Government Beberapa Negara

   
   Untuk e-government di seluruh dunia, revolusi digital menawarkan belum pernah terjadi sebelumnya peluang untuk meningkatkan hampir semua bentuk revolusi publik menawarkan belum pernah terjadi sebelumnya peluang untuk meningkatkan hampir semua bentuk pelayanan publik.

   
   Dari Eropa ke Asia ke Amerika Selatan ke Afrika, negara-negara yang mengambil lebih pendekatan inovatif untuk melakukan bisnis dengan warga negara mereka. Penggunaan Internet untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah telah menjadi industri pertumbuhan di seluruh dunia.

   Tabel 3.2    Inisiatif E-Government beberapa negara (Fang, 2002)

   Negara	Inisiatif e-government
   Australia	Komitmen khusus dibuat untuk: - Memberikan semua layanan yang sesuai Commonwealth elektronik di Internet; - Mendirikan Pusat Informasi Pemerintah melalui Kantor untuk online Pemerintah sebagai titik akses ke informasi tentang layanan pemerintah; - Membangun pembayaran elektronik sebagai sarana normal untuk pembayaran sesama anggota Commonwealth, dan - Membentuk pemerintah secara luas intranet untuk komunikasi online yang aman.
   Kanada	E-Government yang dilakukan  melalui  prinsip-prinsip berikut: -Menanggapi permintaan  publik untuk Pemerintah lebih baik dan lebih mudah diakses; -Memperjelas peran dan tanggung jawab termasuk (i)  bidang keterlibatan, (ii) bidang pelepasan, (iii) bidang devolusi; -Mencapai   jangkauan pemerintah -Berikutnya bahwa sumber daya yang  dikhususkan  untuk prioritas  tertinggi
   Austria	Pemerintah bertindak dan memahami dirinya sebagai mitradari industri swasta terutama diproses transisi dari masyarakat layanan pasca-industri ke masyarakat informasi: Information  Retrieval Systems, EDI, Sistem online Interaktif
   China	Proyek Pemerintah Online meliputi lima aspek  isi: -Yang pertama adalah membuat fungsi pemerintah yang dikenal secara online,  mengirim  ke Internet yang fungsi, tugas, struktur organisasi, prosedur administrasi dan aturan dan peraturan pemerintah  dan departemennya. -Kedua, dokumen, arsip dan database diposting online. -Ketiga, kegiatan sehari-hari dari departemen pemerintah yang dirilis secara online, yang dianggap sebagai channel  keterbukaan urusan administrasi. -Keempat adalah administrasi online, dengan pusat elektronik file dan dokumen meningkatkan efisiensia dministrasi. -Online trading adalah terakhir yang diposting online.
   Dermark	E-Government didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: -Masyarakat Informasi untuk Semua; -Realisasi DesaGlobal Research; -Realisasi Broadband Interne tuntuk Lembaga Penelitian; -Penggunaan Publikasi online; -Penggunaan IT di Kota -Penggunaan ITdi Perusahaan Denmark; -Filing Elektronik; -Revolusi Portabel; -Penggunaan ITdalam Pendidikan; -Electronic Didukung Administrasi & PeranHukum -IT dan Penyandang Cacat-Rencana Aksi
   Jepang	Proyek Milenium "Pemerintah Elektronik" meliputi: -Prosedur administrasi online -Sistemdasar seperti otentikasi elektronik -Jaringan dasar -Basis teknologi -Pengadaan publik elektronik -Langkah-langkah keamanan
   	Inisiatif "Singapore ONE" merupakansalah satu implementasi pertama broadband multimedia jaringandan aplikasidi dunia. Program ini merupakan inisiatif nasional yang memberikan tingkati nteraktif baru, aplikasi multimedia dan layanan ke rumah-rumah, bisnis dan sekolah seluruh Singapura.
   Administrasi Antarmuka
   
   Administratif antarmuka telah berubah dari kesatuan orang-orang antarmuka menjadi multi-antarmuka seperti jaringan orang-orang, jaringan orang-antarmuka, jaringan orang antarmuka, dan sistem-sistem antarmuka,dengan karakteristik antarmuka yang berbeda, prosedur operasi dan peraturan.
   
   Dalam Pemerintah transisi untuk pengiriman elektronik layanan tidak hanya akan melibatkan perubahan pada sistem, prosedur dan proses layanan yang relevan, tetapi
   juga akan mempengaruhi cara di mana masyarakat dan komunitas bisnis berhubungan dengan pemerintah. Pelanggan akan tidak perlu lagi berhubungan langsung dengan pejabat pemerintah dalam rangka untuk mengamankan layanan tertentu. Mereka juga tidak perlu tahu lembaga mana yang merupakan penyedia layanan, seperti layanan dapat diperoleh melalui kios ataukomputer pribadi. Yang penting bagi mereka adalah untuk dapat mengamankan dibutuhkan layanan cepat dan mudah. Ini tren baru akan mempengaruhi sifat pemerintahan dan manajemen, sehingga menemukan kembali pemerintah untuk membuat pengalaman mulus kepada warga.
   Administrasi Digital

   
   Muncul dengan E-Government, digitalisasi organisasi publik telah terjadi, seperti MIS dan sistem Web, Digital Office dan E-paper, Pengetahuan manajemen dan sistem berbagi, Perubahan Struktural dan Proses, E-Warga dan e-Learning.
   E-government termasuk puluhan aplikasi digital yang dapatdiimplementasikan di berbagai bidang fungsional pemerintah - dari departemen kesehatan masyarakat dan keselamatan; untuk kendaraan bermotor dan badan-badan peradilan pidana.
   Aplikasi digital tersebut meliputi:

   
   1) Sistem Akses Publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
   Sistem ini membuat informasi mudah tersedia melalui Internet untuk warga,
   bisnis, pegawai pemerintah, dan badan pemerintah lainnya.
   
   2) Sistem Manajemen Pengetahuan; yang mengubah data organisasi kita menjadi berguna, informasi yang cerdas dan mengirimkannya melalui intranet, ekstranet, dan Internet kepada mereka siapa  membutuhkannya, sehingga meningkatkan efisiensi dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan.

   
   3) Sistem Transaksi, yang mencakup akses publik dan sistem manajemen pengetahuan, sehingga memungkinkan pengguna akhir untuk mengirimkan pembayaran dan pendaftaran, memperoleh sertifikat, dan terlibat dalam proses transaksional lainnya.

   
   4) Sistem Infrastruktur E-Government, yang menyediakan banyak hal: manajemen sesi, sistem manajemen (audit dan logging), skalabilitas, dll. Namun karena ruang e-government menjanjikan perubahan besar selama beberapa tahun berikutnya, mungkin kualitas yang paling penting dalam infrastruktur sistem e-government adalah fleksibilitas.

   
   5) Integrasi SistemMIS dan Web, bahwa solusi yang paling efektif untuk mengkategorikan informasi pada pemerintah. Halaman web akan mengembangkan sistem database, di mana semua informasi yangotomatis terdaftar dalam database seperti yang ditempatkan online dalam internet, extranet, dan intranet.

   6) Model baru untuk kemitraan publik-swasta dan bentuk organisasi jaringan. Mengingat keragaman pemain yang terlibat dalam memberikan pelayanan publik, mengembangkan sistem TI yang efektif sering memerlukan koalisi mitra baru di semua tingkat pemerintahan, dan antara pemerintah dan sektor swasta dan nir-laba.
   
   7) Peralatan pendukung Intuitif keputusan untuk pejabat publik. Teknologi dan data
   standar yang mendorong pencarian informasi, pemilihan, analisis, dan dapat mempengaruhi sifat dan efektivitas pengambilan keputusan oleh pejabat terpilih, eksekutif senior, dan manajer program.

   
   8) Manajemen pengarsipan dan arsip elektronik. Sekarang semakin banyak informasi
   berada di elektronik daripada file fisik, menghasilkan masalah baru sekitar definisi merekam dan konten, kontrol versi, akses publik, pelestarian yang sedang berlangsung, dan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan sejarah dan akuntabilitas.